BANDUNG, sidikbangsa.com – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menghadiri Rapat Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Gedung Negara Pakuan (Bale Pakuan), Bandung, Jumat (9/1/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Tri Adhianto hadir bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Yudianto, Kepala Bapperida Kota Bekasi, serta Dicky Irawan. Rapat yang berlangsung di Ruang Resepsi Bale Pakuan ini dimulai pukul 14.00 WIB dan dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Rapat evaluasi ini turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Jawa Barat beserta jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masing-masing. Agenda tersebut menjadi tahapan krusial untuk memastikan rancangan APBD 2026 kabupaten/kota selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemerintah pusat, sebelum diimplementasikan secara penuh pada tahun anggaran mendatang.
Dalam arahannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan tiga fokus utama yang harus menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah, yakni transparansi anggaran, penajaman prioritas pembangunan, dan efisiensi belanja.
Ia meminta agar seluruh pemerintah daerah membuka rincian penggunaan APBD 2026 kepada publik, termasuk melalui kanal media sosial resmi pemerintah daerah. Selain itu, anggaran diminta untuk lebih diarahkan pada sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan.
Tak kalah penting, Dedi Mulyadi juga menegaskan perlunya penghematan besar-besaran, seiring adanya tekanan fiskal akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Belanja yang tidak bersifat mendasar, seperti perjalanan dinas dan pengeluaran seremonial, diminta untuk dikurangi secara signifikan.
Menanggapi arahan tersebut, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kota Bekasi dalam mengelola APBD 2026 secara akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Pemerintah Kota Bekasi siap menjalankan arahan Gubernur Jawa Barat terkait transparansi dan efisiensi anggaran. Kami memastikan setiap rupiah dalam APBD 2026 benar-benar digunakan untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” tegas Tri Adhianto.
Ia juga menambahkan bahwa transparansi anggaran kepada publik akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat serta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Menurutnya, melalui proses evaluasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini, Kota Bekasi dapat menyesuaikan dan menyempurnakan perencanaan anggaran, agar tetap adaptif terhadap dinamika kondisi fiskal, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan kehadiran Wali Kota Bekasi beserta jajaran TAPD dalam forum strategis tersebut, Pemerintah Kota Bekasi kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan APBD 2026 disusun secara efisien, transparan, dan tepat sasaran, serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat dan nasional. (Red)
