Jakarta, sidikbangsa.com – Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengguncang tatanan global. Ketegangan antara Israel dan Iran yang turut menyeret Amerika Serikat bukan lagi sekadar dinamika perang regional, melainkan simpul krisis yang menggoyahkan stabilitas politik, ekonomi, dan kemanusiaan dunia. Serangan militer yang dilaporkan menghantam wilayah Iran pada 3 Maret 2026 mempertegas bahwa percikan konflik dapat dengan cepat menjalar menjadi api geopolitik yang sulit dikendalikan.
Dentuman senjata seolah menggantikan diplomasi. Hukum internasional yang selama ini menjadi fondasi ketertiban global tampak kehilangan wibawa. Prinsip kedaulatan negara yang dijunjung tinggi kini terlihat rapuh di tengah kalkulasi militer dan kepentingan strategis negara-negara besar.
Bagi negara berkembang, situasi ini menghadirkan dilema: bersuara demi keadilan atau terjebak dalam sikap pasif. Indonesia, dengan politik luar negeri bebas dan aktif, dihadapkan pada ujian konsistensi. Netralitas, dalam konteks ini, bukan berarti diam melainkan keberpihakan tegas pada perdamaian dan kemanusiaan.
Golkar: Kemanusiaan Harus Di Atas Geopolitik
Sebagai salah satu kekuatan politik utama di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Partai Golongan Karya (Golkar) menegaskan sikapnya terhadap konflik tersebut. Partai berlambang pohon beringin itu mengecam penggunaan kekuatan bersenjata lintas batas yang mengabaikan keselamatan warga sipil.
Golkar memandang bahwa perang bukanlah solusi, melainkan pintu masuk bagi krisis lanjutan: gelombang pengungsi, ketidakstabilan energi global, hingga lonjakan inflasi yang berimbas langsung pada negara berkembang seperti Indonesia.
Dalam sikap resminya, Golkar mendorong pemerintah Indonesia mengambil peran aktif di forum multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Jalur diplomasi dinilai sebagai satu-satunya pendekatan rasional untuk meredam eskalasi yang berpotensi meluas.
Bagi Golkar, ini bukan sekadar respons politik, melainkan sikap moral: kemanusiaan harus berdiri di atas kalkulasi geopolitik.
Dave Laksono: Netralitas Tidak Boleh Pasif
Suara paling tegas datang dari Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar. Ia menilai pemerintah tidak bisa hanya bersikap netral tanpa langkah konkret ketika hukum internasional dilanggar secara terang-terangan.
Menurut Dave, Indonesia perlu memperkuat komunikasi diplomatik, mengintensifkan koordinasi dengan PBB dan OKI, serta memastikan perlindungan maksimal bagi warga negara Indonesia di kawasan terdampak konflik.
“Politik luar negeri bebas dan aktif bukan berarti menjadi penonton. Indonesia harus hadir sebagai penyeimbang dan jembatan diplomasi,” tegasnya.
Dave juga mengingatkan bahwa netralitas yang dimaknai secara keliru bisa ditafsirkan sebagai pembiaran atas ketidakadilan. Dalam konteks global yang semakin terpolarisasi, Indonesia justru dituntut tampil sebagai suara akal sehat.
Bahlil Lahadalia: Perang Jauh, Dampaknya Nyata
Sementara itu, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyoroti aspek yang tak kalah krusial: dampak ekonomi. Ia mengingatkan bahwa ketidakstabilan di Timur Tengah berpotensi mengguncang harga minyak dunia dan rantai pasok energi global.
Konflik di luar negeri, kata Bahlil, bisa menjelma menjadi tekanan di dalam negeri mulai dari kenaikan harga bahan bakar, gangguan investasi, hingga perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Stabilitas global adalah kepentingan nasional kita. Jangan sampai masyarakat ikut menanggung beban akibat perang yang tidak kita kehendaki,” ujarnya.
Indonesia di Tengah Badai Global
Melalui pernyataan Dave Laksono dan Bahlil Lahadalia, Golkar membentuk satu garis tegas: Indonesia harus bersuara, bertindak, dan tetap bermartabat. Diplomasi bukan kelemahan, melainkan kekuatan peradaban.
Di tengah dentuman senjata dan ketidakpastian global, Indonesia diharapkan tetap menjadi jembatan dialog. Sebab hanya melalui meja perundingan, bukan medan tempur, kemanusiaan dapat diselamatkan dan masa depan dunia dapat dipertahankan. (Red)
