Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kepastian itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang resmi diundangkan pada 30 Juni 2025.
Dalam aturan tersebut, pemerintah menargetkan IKN di Kalimantan Timur akan berfungsi penuh sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028. Dengan demikian, pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta akan dilakukan secara bertahap dalam kurun tiga tahun ke depan.
“Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” bunyi pernyataan resmi dalam Perpres, Jumat (19/9/2025).
Langkah ini menunjukkan konsistensi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam meneruskan agenda strategis nasional yang fondasinya telah diletakkan sejak era Presiden Joko Widodo. Sejak awal, IKN dirancang bukan sekadar pusat administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai simbol transformasi politik, ekonomi, dan sosial menuju Indonesia Maju.
Pengamat politik menilai penetapan target 2028 memberi kepastian hukum sekaligus arah yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan. “Dengan adanya Perpres ini, roadmap IKN semakin tegas. Pemerintah, investor, hingga masyarakat memiliki kepastian kapan pusat pemerintahan benar-benar pindah,” ujar seorang analis tata kelola pemerintahan.
Selain aspek politik, pembangunan IKN diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia bagian tengah dan timur. Infrastruktur dasar seperti jalan, energi, hingga perkantoran negara ditargetkan rampung pada 2027 sebelum peralihan resmi pada 2028.
Dengan ditekennya Perpres ini, pemerintah menegaskan bahwa IKN bukan proyek jangka pendek, melainkan warisan peradaban baru bagi Indonesia. Nusantara diproyeksikan menjadi pusat politik sekaligus simbol pemerataan pembangunan nasional di masa depan.
