Jakarta, sidikbangsa.com — Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi untuk mempercepat berbagai program energi bersih, termasuk konversi sekitar 120 juta motor konvensional menjadi motor listrik.
Satgas tersebut dibentuk langsung oleh Prabowo Subianto dan dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil. Presiden menargetkan implementasi program dapat berjalan maksimal dalam tiga hingga empat tahun, bahkan diharapkan lebih cepat.
Selain konversi kendaraan, Satgas juga bertugas mempercepat pengembangan energi terbarukan, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt serta mendorong elektrifikasi kendaraan nasional.
Bahlil menegaskan percepatan transisi energi tidak hanya untuk memperluas penggunaan energi bersih, tetapi juga menekan beban subsidi energi negara. Konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke PLTS dinilai dapat meningkatkan efisiensi subsidi listrik sekaligus mempercepat penggunaan kendaraan listrik.
Langkah ini juga dipicu meningkatnya risiko pasokan minyak dunia akibat konflik Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat serta potensi penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur utama distribusi minyak global.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai percepatan energi terbarukan dari air, angin, dan surya serta elektrifikasi transportasi penting untuk menekan ketergantungan Indonesia pada impor BBM dan meredam dampak lonjakan harga minyak dunia.
Ia juga menyarankan pemerintah melakukan realokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna mengantisipasi lonjakan subsidi energi. Menurutnya, tambahan alokasi hingga Rp340 triliun mungkin dibutuhkan tanpa menambah utang baru.
Sementara itu, Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) menilai keberhasilan transisi energi bergantung pada tiga kebijakan utama: insentif yang jelas bagi energi terbarukan, penguatan industri manufaktur dalam negeri sebagai rantai pasok, serta sinkronisasi kebijakan energi dengan agenda ekonomi daerah.
Di sisi investasi, CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan rencana investasi sekitar Rp23,66 triliun untuk membangun industri pendukung PLTS dengan kapasitas produksi hingga 50 gigawatt.
SUSTAIN juga menilai potensi pembiayaan energi terbarukan bisa diperkuat melalui pungutan produksi batu bara. Analisis lembaga tersebut menunjukkan kebijakan itu berpotensi menghasilkan hingga Rp675 triliun dalam periode RUPTL 2025–2034, bahkan sekitar Rp360 triliun dalam sisa masa pemerintahan Presiden Prabowo.
Percepatan transisi energi dinilai semakin mendesak untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah volatilitas harga energi global. (Red)
