“Warga Pati yang tergabung dalam AMPB menilai KPK menangkap Sudewo merupakan jawaban doa dan harapan masyarakat Pati yang selama ini merasa suaranya tidak didengar.”
Pati, sidikbangsa.com – Penangkapan Bupati Pati, Sudewo, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui operasi tangkap tangan (OTT) memicu luapan emosi warga. Seratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar aksi di depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, Selasa (20/1/2026).
Aksi tersebut menjadi bentuk ke triggeringprihatinan sekaligus kecaman warga atas dugaan praktik korupsi yang menyeret orang nomor satu di Kabupaten Pati, di tengah kondisi masyarakat yang sedang berjibaku menghadapi bencana banjir.
Koordinator AMPB, Harno, mengaku terkejut mendengar kabar Sudewo ditangkap KPK bersama sejumlah pejabat daerah. Menurutnya, peristiwa tersebut melukai rasa keadilan masyarakat yang selama ini menaruh harapan besar pada kepemimpinan daerah.
“Di saat warga Pati berjuang menghadapi banjir, justru muncul dugaan korupsi. Ini sangat menyakitkan bagi masyarakat,” kata Harno di sela-sela aksi.
Aksi yang berlangsung sekitar pukul 13.00 hingga 14.00 WIB itu diikuti sekitar seratus simpatisan. Massa membentangkan dua spanduk berisi kecaman terhadap dugaan praktik korupsi, khususnya yang berkaitan dengan jual beli jabatan perangkat desa yang diduga melibatkan Bupati Pati.
Meski diliputi rasa kecewa, Harno mengaku lega dengan langkah tegas KPK. Ia menilai OTT terhadap Sudewo harus menjadi momentum awal untuk membersihkan Pemerintah Kabupaten Pati dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“OTT ini harus menjadi titik balik untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Pati,” tegasnya.
AMPB juga berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi para pejabat publik agar lebih mengutamakan kepentingan rakyat, terutama saat masyarakat tengah menghadapi situasi darurat akibat bencana.
Senada dengan Harno, perwakilan AMPB lainnya, Syaiful Huda, menyebut penangkapan Bupati Pati oleh KPK sebagai jawaban atas doa dan harapan masyarakat yang selama ini merasa suaranya diabaikan.
“Terima kasih kepada KPK yang telah mendengar aspirasi warga Pati. Menangkap seorang bupati bukan perkara mudah. Ini bukti bahwa KPK masih berdiri di barisan rakyat,” ujar Syaiful.
Ia menilai langkah KPK menunjukkan bahwa tekanan publik yang disuarakan secara konsisten mampu membuka tabir persoalan dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Menurut Syaiful, OTT ini bukanlah akhir dari perjuangan masyarakat. AMPB berkomitmen mengawal proses hukum hingga tuntas dan memastikan adanya perubahan nyata dalam sistem birokrasi di Kabupaten Pati.
“Kami akan mengawal kasus ini sampai ada putusan pengadilan. Reformasi birokrasi harus menjadi agenda utama agar praktik menyimpang, termasuk pengisian jabatan, tidak terulang lagi,” tandasnya.
AMPB menegaskan bahwa pembenahan birokrasi di lingkungan Pemkab Pati merupakan kebutuhan mendesak demi memulihkan kepercayaan publik dan memastikan pemerintahan berjalan bersih serta berpihak kepada rakyat. (Red)
