“Aktivis mahasiswa menilai keikutsertaan Indonesia berpotensi mengaburkan posisi moral bangsa yang selama ini konsisten menolak penjajahan.”
Kota Bekasi, sidikbangsa.com – Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Jawa Barat mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menarik diri dari forum Board of Peace (BOP). Forum tersebut dinilai tidak merepresentasikan kepentingan rakyat Palestina dan berpotensi mengaburkan posisi moral Indonesia sebagai bangsa yang sejak lama konsisten menolak segala bentuk penjajahan.
Ketua PW KAMMI Jawa Barat, Izus Salam, menilai keputusan pemerintah bergabung dalam forum tersebut tidak sejalan dengan semangat politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi fondasi diplomasi Indonesia di tingkat global.
“Forum ini tidak merepresentasikan kepentingan Palestina, bahkan berpotensi menormalkan ketidakadilan yang sedang terjadi di sana,” kata Izus saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (7/3/2026).
Menurutnya, sejak penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung, komitmen Indonesia terhadap perjuangan anti-penjajahan telah tertanam kuat melalui Dasasila Bandung. Prinsip tersebut bukan sekadar sikap politik, melainkan bagian dari warisan moral bangsa yang tidak boleh dikompromikan.
“Bandung pernah menjadi pusat gelombang moral dunia yang menolak kolonialisme. Konsistensi Indonesia terhadap Palestina merupakan bagian dari kehormatan nilai bangsa itu sendiri,” ujarnya.
KAMMI Jawa Barat juga menegaskan penolakannya terhadap upaya normalisasi perdamaian yang tidak menempatkan keadilan sebagai landasan utama. Meski demikian, Izus menegaskan sikap organisasi yang dipimpinnya bukanlah bentuk penentangan terhadap pemerintah.
“Kritik kami adalah bentuk cinta tanah air. Kami ingin Indonesia tetap berada di jalur sejarahnya sebagai bangsa pembela kemerdekaan dan keadilan,” tegasnya.
PW KAMMI Jawa Barat menyatakan akan terus mengawal isu tersebut melalui berbagai langkah, mulai dari diskusi publik, kajian geopolitik, hingga gerakan advokasi pemuda. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk dukungan moral terhadap perjuangan rakyat Palestina agar dapat memperoleh hak paling mendasar, yakni hidup merdeka di tanah kelahiran mereka. (Red)
