Jakarta, sidikbangsa.com – Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kian memanas dan disebut-sebut mendekati titik konflik terbuka. Sinyal eskalasi semakin kuat setelah AS mengirim dua kapal induk ke kawasan Timur Tengah, mempertegas bahwa konfrontasi kedua negara telah memasuki fase serius.
Pakar hubungan internasional, Teuku Rezasyah, menilai perang antara Iran dan AS semakin sulit dihindari. Menurutnya, skenario konfrontasi militer terbuka bisa terjadi kapan saja jika diplomasi gagal meredam ketegangan.
“Perang terbuka diperkirakan dapat terjadi setiap saat. Dalam skenario AS, Iran ditempatkan seperti bola di meja biliar yang bisa ditaklukkan dengan mudah. Namun Iran tidak akan takluk dan akan konsisten mempertahankan haknya memperkaya uranium untuk tujuan damai,” ujar Teuku, Senin (23/2/2026).
Dosen Hubungan Internasional Universitas Padjajaran itu menegaskan, konflik ini berpotensi mengguncang stabilitas kawasan Timur Tengah dan memicu efek domino global, termasuk pada sektor energi dan keamanan internasional.
Menurutnya, Iran kemungkinan akan mengambil posisi defensif, tetapi tetap menyiapkan respons militer. Negeri itu diyakini telah mempersiapkan rudal balistik yang sewaktu-waktu dapat diarahkan ke pangkalan militer AS di kawasan.
“Bagi Iran, perang ini dipandang sebagai perang suci untuk menjaga marwah Islam dan kredibilitas Republik Islam Iran, melawan Amerika Serikat yang dalam narasi politik mereka disebut sebagai ‘setan besar’,” jelasnya.
Sikap Indonesia: Netral, Siaga, dan Proaktif Diplomasi
Lantas, bagaimana posisi Indonesia?
Teuku menekankan bahwa Indonesia harus tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Dalam situasi konflik terbuka, pemerintah wajib menjaga netralitas dan tidak berpihak pada salah satu blok.
Tak hanya itu, Indonesia juga harus memperketat pengamanan wilayah udara, laut, dan darat untuk mengantisipasi dampak tidak langsung dari konflik global tersebut.
“RI dengan sumber daya yang terbatas harus segera mengendalikan ruang udara, darat, dan laut nasional. Ini penting untuk mencegah penyusupan sipil bersenjata, penyelundupan senjata, spionase di perbatasan, hingga perang elektronik,” tegasnya.
Di jalur diplomasi, Indonesia dinilai perlu berani mengambil inisiatif internasional, termasuk mendorong digelarnya sidang darurat Dewan Keamanan PBB guna meredam potensi perang yang lebih luas.
Selain itu, penguatan sistem pertahanan nasional menjadi langkah krusial. Konsep Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) harus dioptimalkan dengan melibatkan TNI, Polri, Komcad, serta komponen masyarakat terlatih.
“Tujuannya jelas, agar Indonesia tidak menjadi target baru pihak mana pun yang ingin memperluas medan perang,” pungkas Teuku.
Di tengah eskalasi global yang tak menentu, Indonesia dihadapkan pada ujian besar: menjaga kedaulatan nasional sembari memainkan peran sebagai kekuatan penyeimbang di panggung internasional. (Red)
