Anggaran Bongkar Tiang Monorel Rp100 M Dinilai Tak Masuk Akal, Pemprov DKI Diminta Kaji Ulang
Jakarta, sidikbangsa.com – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membongkar tiang-tiang proyek monorel kembali menuai sorotan. Pasalnya, anggaran yang disiapkan mencapai Rp100 miliar dan dinilai tidak rasional serta berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Peringatan tersebut disampaikan Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Achmad Azran. Ia meminta Pemprov DKI, khususnya Gubernur Pramono Anung, untuk mengkaji ulang rencana tersebut dan lebih peka terhadap polemik yang berkembang di ruang publik.
“Anggaran Rp100 miliar bukan angka kecil. Gubernur DKI perlu memastikan perhitungannya benar-benar rasional dan disampaikan secara transparan agar tidak memicu polemik berkepanjangan,” ujar Azran—akrab disapa Bang Azran—dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/1/2026).
Menurutnya, Pemprov DKI wajib melakukan evaluasi mendalam terhadap perencanaan pembongkaran proyek monorel yang telah mangkrak bertahun-tahun tersebut. Ia menekankan, publik berhak mengetahui dasar perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada APBD.
“Semua harus terbuka. Mulai dari perencanaan, perhitungan biaya, hingga mekanisme pelaksanaannya. Transparansi ini penting agar tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat,” tegasnya.
Azran juga menyoroti rencana pelaksanaan pembongkaran yang akan ditangani oleh Dinas Bina Marga. Ia mendorong Pemprov DKI untuk mempertimbangkan keterlibatan pihak swasta apabila dinilai lebih efisien dan ekonomis.
“Kalau bisa dikerjakan pihak swasta dengan biaya lebih murah dan hasil maksimal, kenapa tidak? Jangan sampai dikelola sendiri justru membuat anggaran membengkak dan membebani APBD,” ungkapnya.
Selain itu, ia mengingatkan Gubernur DKI agar tidak serta-merta menerima laporan dari dinas teknis tanpa verifikasi yang ketat. Prinsip akuntabilitas dan pengawasan, kata dia, harus menjadi landasan utama dalam setiap keputusan anggaran.
“Sebagai gubernur, jangan hanya menerima laporan. Semua harus diuji dan diverifikasi, lalu dibuka ke publik agar pengelolaan anggaran benar-benar akuntabel,” tambahnya.
Terkait kemungkinan adanya perbaikan infrastruktur di sekitar lokasi pembongkaran, Azran menyarankan agar anggarannya dipisahkan dari biaya pembongkaran tiang monorel.
“Pemisahan pos anggaran ini penting agar tidak terjadi pengaburan biaya. Publik jadi bisa menilai dengan jelas mana anggaran pembongkaran dan mana anggaran perbaikan,” jelasnya.
Diketahui, proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi massal yang mangkrak sejak bertahun-tahun lalu, menyisakan tiang-tiang beton di sejumlah ruas jalan utama Ibu Kota. Keberadaannya dinilai mengganggu estetika kota, keselamatan, serta tata ruang Jakarta.
Meski penataan ulang infrastruktur menjadi alasan Pemprov DKI kembali menggulirkan rencana pembongkaran, besarnya anggaran yang diusulkan kini memicu perhatian publik. Dorongan agar dilakukan evaluasi menyeluruh, transparansi, serta efisiensi anggaran pun semakin menguat. (Red)
