Jakarta Timur, sidikbangsa.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Timur menjadi sorotan publik terkait dugaan pembiaran terhadap puluhan bangunan yang diduga tidak mengantongi izin resmi di wilayah Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Bangunan-bangunan tersebut disebut bakal difungsikan sebagai rumah tinggal tipe semi-ruko dan kontrakan.
Masyarakat menduga lemahnya penindakan terhadap bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) itu berkaitan dengan adanya praktik permainan oknum tertentu demi memperkaya diri.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, dari puluhan unit bangunan yang tengah berdiri tersebut, diduga hanya satu unit yang memiliki izin resmi. Sementara sisanya disebut tidak memiliki legalitas maupun dokumen PBG, namun aktivitas pembangunan hingga kini tetap berjalan tanpa hambatan berarti.
Salah seorang sumber berinisial R (48) mengatakan, bangunan-bangunan itu diduga tidak memiliki izin baik dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tingkat Kecamatan maupun PTSP Kota Administrasi Jakarta Timur.
“Bangunan itu diduga tidak memiliki legalitas resmi. Anehnya, pembangunan tetap berjalan seperti tidak tersentuh hukum,” ujar R kepada wartawan.
Menurut dia, sebelumnya warga sempat melaporkan aktivitas pembangunan tersebut melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI). Laporan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Jakarta Timur dengan menerbitkan sejumlah surat peringatan kepada pemilik bangunan.
Tercatat, tiga surat peringatan telah diterbitkan secara bertahap, yakni:
1. Surat Peringatan I Nomor: 2689/e/SP1/JT/CKG/IV/2026/AT.13.01 tertanggal 8 April 2026
2. Surat Peringatan II Nomor: 2632/e/SP2/JT/CKG/IV/2026/AT.13.01 tertanggal 13 April 2026
3. Surat Peringatan III Nomor: 3046/e/SP3/JT/CKG/IV/2026/AT.13.01 tertanggal 20 April 2026
Namun, hingga saat ini surat peringatan tersebut diduga tidak diindahkan oleh pihak pemilik bangunan. Ironisnya, meski sudah memasuki tahap Surat Peringatan III (SP3), belum terlihat adanya tindakan tegas berupa penyegelan maupun penghentian aktivitas pembangunan.
Kondisi tersebut memunculkan kecurigaan di tengah masyarakat. Warga menduga ada oknum di lingkungan Sudin Citata maupun pihak Kecamatan Cakung yang diduga menerima “uang pelicin” atau upeti sehingga bangunan yang dinilai melanggar aturan itu tetap dibiarkan berdiri.
“Kalau pelanggaran lain biasanya cepat disegel dan digembok mati. Tapi yang ini berbeda, tetap berjalan meski sudah SP3. Makanya masyarakat curiga ada permainan,” kata R.
Warga pun menilai Pemkot Jakarta Timur terkesan tutup mata terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Mereka meminta aparat pengawas internal maupun penegak hukum turun tangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pembiaran bangunan ilegal itu.
Selain itu, masyarakat juga mendesak agar dilakukan penindakan tegas sesuai aturan yang berlaku guna menjaga wibawa pemerintah daerah dalam penegakan tata ruang dan perizinan bangunan di Jakarta Timur.
Hingga berita ini diterbitkan, Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, maupun Kepala Suku Dinas Citata Jakarta Timur, Wiwit, belum memberikan keterangan resmi atau klarifikasi terkait dugaan pembiaran serta keterlambatan penindakan terhadap bangunan-bangunan tersebut. (Red)
