Jakarta,sidikbangsa.com – Forum Jaminan Sosial (Jamsos) lintas federasi dan konfederasi dengan tegas mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar mewaspadai hasil seleksi Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan periode 2026–2031 yang telah direkomendasikan Panitia Seleksi (Pansel).
Forum Jamsos mencium adanya indikasi kuat upaya “oplosan” dalam proses penetapan, yakni meloloskan nama calon yang tidak masuk rekomendasi resmi Pansel. Bahkan, beredar dugaan serius adanya permintaan uang pelicin hingga Rp10 miliar kepada calon Direksi maupun Dewas.
“Kalau itu benar terjadi, jelas tidak benar dan sangat berbahaya. Presiden Prabowo Subianto tentu tidak mungkin main-main dengan hasil yang sudah diputuskan Pansel. Yang harus diwaspadai adalah jangan sampai ada ulah oknum di Istana yang mengubah rekomendasi tersebut,” tegas Koordinator Forum Jamsos, KRH HM Jusuf Rizal SH, saat dihubungi media di Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Peringatan keras itu disampaikan HM Jusuf Rizal—relawan Prabowo yang juga dikenal sebagai aktivis antikorupsi menyusul merebaknya rumor bahwa nama-nama calon Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan hasil rekomendasi Pansel akan “dioplos” sebelum ditetapkan Presiden.
Tak hanya itu, Forum Jamsos juga menyoroti dugaan adanya oknum yang meminta uang pelicin hingga Rp10 miliar agar nama tertentu dapat diloloskan dalam susunan Direksi dan Dewas BPJS periode 2026–2031.
“Jika rekomendasi Pansel yang sudah disampaikan ke Presiden kemudian diutak-atik atau diubah, itu jelas merupakan pelanggaran hukum dan bisa digugat. Apalagi kalau sampai ada pungutan miliaran rupiah, itu sudah masuk kategori kejahatan pemerasan,” tegas HM Jusuf Rizal.
Sebagai informasi, Panitia Seleksi Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan periode 2026–2031 dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 104/P dan 105/P Tahun 2025. Hasil rekomendasi Pansel bersifat final dan mutlak, serta tidak dapat diubah atau ditambah di luar nama-nama yang telah direkomendasikan.
“Kalau benar ada operasi senyap oleh oknum di Istana, Forum Jamsos bersama jaringan aktivis siap menempuh gugatan hukum. Ini bentuk kritik terhadap potensi abuse of power. Jangan sampai Presiden Prabowo lantang melawan penyalahgunaan wewenang, tapi justru kebobolan di lingkungan Istana,” imbuh Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) tersebut.
HM Jusuf Rizal menjelaskan, Pansel telah menyerahkan nama-nama calon Direksi dan Dewas BPJS kepada Presiden. Untuk Dewan Pengawas, akan dipilih 7 orang profesional, terdiri dari 2 unsur pemerintah, 2 unsur pekerja, 2 unsur pemberi kerja, dan 1 tokoh masyarakat. Sementara Direksi juga berjumlah 7 orang.
Khusus Direksi, Pansel telah mengusulkan 14 nama terbaik hasil seleksi, lengkap dengan peringkat, untuk kemudian dipilih 7 orang. Namun, Forum Jamsos menduga ada upaya sistematis dari kelompok berkepentingan untuk memasukkan nama di luar 14 calon tersebut, disertai praktik permintaan uang hingga Rp10 miliar.
“Kalau itu benar terjadi, bisa jadi ulah oknum tanpa sepengetahuan Presiden Prabowo. Karena itu kami mengingatkan Presiden agar mengawasi ketat proses ini, supaya tidak menjadi preseden buruk bagi pemerintahan,” ujar HM Jusuf Rizal.
Di bagian lain, Ketua Umum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu menegaskan pentingnya kualitas Direksi dan Dewas BPJS, mengingat lembaga tersebut mengelola kepentingan strategis masyarakat, pekerja, dan buruh.
“Bayangkan BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana pekerja dan buruh hingga Rp860 triliun. Negara tidak boleh sembarangan menyerahkan tanggung jawab sebesar itu kepada figur yang tidak punya kapasitas dan kapabilitas. Salah kelola, negara bisa kebobolan,” tegas Ketua Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh TKBM Pelabuhan Seluruh Indonesia tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Forum Jamsos juga berencana meminta klarifikasi dari Dirjen PHI Kemenaker Dan Putri, yang juga menjabat Ketua Pansel seleksi Direksi dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan periode 2026–2031. Selain itu, Forum Jamsos akan meminta penjelasan dari Prof. Nunung, selaku Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang memiliki fungsi pengawasan terhadap BPJS. (Red)
