Jakarta, sidikbangsa.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluhkan besarnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat yang tersedot untuk membiayai proyek-proyek besar peninggalan pemerintahan sebelumnya, khususnya operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka dan utang pembangunan Masjid Raya Al Jabbar di Gedebage, Kota Bandung.
Dedi menyebut, hingga kini Pemprov Jabar masih harus menanggung biaya operasional Bandara Kertajati, meski aktivitas penerbangan di bandara tersebut sangat minim. Bahkan, bandara yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 24 Mei 2018 itu hanya melayani satu penerbangan komersial.
“Beban utang kita tinggi. Satu karena dana PEN, kedua karena membiayai Kertajati. Kita biayai terus, tapi hasilnya enggak ada,” ujar Dedi Mulyadi—yang akrab disapa KDM—dalam video di akun TikTok pribadinya, dikutip di Jakarta, Senin (5/1/2025).
Bandara Kertajati diketahui menelan anggaran pembangunan sekitar Rp 2,6 triliun. Namun, menurut KDM, bandara tersebut justru menjadi beban fiskal karena terus merugi dan bergantung pada suntikan APBD.
“Ya membiayai, Pak. Kita membiayai sesuatu yang tidak menghasilkan apa pun. Padahal ini lembaga bisnis, lembaga penerbangan. Kertajati dan Al Jabbar itu kalau dibangunin Rp 100 miliar, kelihatannya megah, tapi dampaknya ke pendapatan daerah nol,” kata KDM.
Selain Kertajati, APBD Jabar juga terbebani cicilan utang pembangunan Masjid Raya Al Jabbar, masjid terapung terbesar di Jawa Barat yang dibangun pada era Gubernur Ridwan Kamil. Proyek tersebut dibiayai menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Pernyataan KDM kemudian diluruskan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Dedi Mulyadi—yang memiliki nama sama dengan gubernur. Ia menjelaskan besaran beban tahunan yang harus ditanggung Pemprov Jabar.
“Masjid Al Jabbar sekitar Rp 45 miliar per tahun. Bandara Kertajati sekitar Rp 100 miliar per tahun,” kata Dedi kepada KDM.
Dari total Rp 100 miliar dana APBD yang dialokasikan untuk Kertajati, sekitar Rp 50 miliar digunakan untuk biaya operasional dan layanan bandara, termasuk menggaji manajemen dan pegawai.
“Artinya, manajemennya digaji, operasional jalan, tapi tidak menghasilkan apa pun,” ujar KDM heran.
Ia pun mempertanyakan kelayakan Pemprov Jabar untuk terus membiayai bandara yang nyaris tidak beroperasi. Bahkan, KDM secara terbuka mempertanyakan kemungkinan menghentikan sementara pembiayaan Kertajati.
“Pertanyaan saya, bisa enggak sih karena kita biayain terus tapi enggak ada hasilnya, Kertajati setop dulu? Kita harus jujur,” tegasnya.
Dedi dari Bappeda membenarkan bahwa dana sebesar itu dikucurkan hanya untuk menjaga bandara tetap beroperasi, meski penerbangan komersial hanya satu hingga dua kali dalam sepekan.
KDM juga menyinggung wacana menjadikan Bandara Kertajati sebagai pusat penerbangan umrah. Namun, ia menilai skema tersebut tidak sehat jika harus mengerahkan aparatur sipil negara (ASN) agar maskapai mau membuka rute dan kursi pesawat terisi.
“Garuda mau terbang ke sana, tapi harus ngerahin ASN. Saya jujur saja, walaupun nama dan gambar saya dipasang, saya enggak setuju. Pola-pola seperti itu tidak akan melahirkan benefit komersial,” ujar KDM.
Menurutnya, jika penerbangan umrah hanya bertahan karena mobilisasi ASN, maka keberlanjutan bisnis bandara tidak akan tercapai.
“Kalau satu penerbangan besok harus diterbangin ASN lagi, kan enggak bisa begitu. Itu tidak sehat,” katanya.
KDM menegaskan, penggunaan APBD Jawa Barat harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menutup kerugian proyek yang tidak produktif.
“Saya tidak rela uang Rp 100 miliar hanya untuk membiayai bandara kosong. APBD Provinsi Jawa Barat harus punya manfaat dan benefit sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat Jawa Barat,” pungkasnya. (Red)
